Multi Client Studies
MCS Indonesia Edition List All
Tantangan dan Peluang Bisnis Pelayaran dan Perkapalan Indonesia, 2009 | Tantangan dan Peluang Bisnis Pelayaran dan Perkapalan Indonesia, 2009 |
|
FOREWORD
Meski menghadapi tantangan di tengah krisis ekonomi global, industri pelayaran dan galangan kapal mampu mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, tampaknya membuahkan hasil dan mendorong tumbuhnya perusahaan pelayaran & perkapalan nasional serta meningkatnya jumlah armada kapal secara signifikan. Pada 2008, jumlah perusahaan pelayaran meningkat dari 1.831 buah menjadi 1.980 buah. Demikian pula dengan jumlah armada kapal pada tahun yang sama meningkat menjadi 8.165 unit kapal atau naik sekitar 14,3% dari tahun sebelumnya.
Dengan “Roadmap asas cabotage” yang mewajibkan pengangkutan komoditas dalam negeri oleh kapal Indonesia hingga 2011 memberi hasil yang memuaskan, maka sejak awal 2006, Pemerintah memutuskan enam dari 13 komoditas domestik wajib diangkut kapal Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan nasional. Enam jenis komoditas tersebut adalah kontainer, kayu dan hasil olahan primer, barang umum (general cargo), semen, pupuk dan beras yang sudah wajib menggunakan kapal bendera Indonesia sebagai bentuk implementasi asas cabotage. Selanjutnya, implementasi penerapan asas cabotage dilakukan bertahap untuk masing-masing komoditas. Pengangkutan minyak kelapa sawit, bahan galian tambang (mine and quarry), biji-bijian lainnya (other grains), sayur, buah-buahan dan ikan segar (fresh product) misalnya, dilaksanakan 1 Januari 2008. Khusus angkutan muatan cair & bahan kimia, dan biji-bijian hasil pertanian, dilaksanakan 1 Januari 2009. Sementara pengangkutan minyak dan gas bumi dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2010. Untuk batubara dilaksanakan pada saat berakhirnya masa kontrak dan paling lambatnya pada 1 Januari 2010. Sedangkan untuk angkutan alat penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir migas (off-shore) selambat-lambatnya 1 Januari 2011. Peluang ini belum maksimal dimanfaatkan oleh industri maritim di dalam negeri, mengingat kemampuan kapal yang dimiliki oleh operator masih sedikit dan umurnya sudah relatif tua. Di sisi lain, industri galangan kapal belum siap membangun kapal baru jenis tertentu, karena terbatasnya dana serta komponennya masih diimpor. Sementara, lembaga pembiayaan dan perbankan nasional masih enggan mengucurkan kreditnya, kalaupun ada suku bunga yang dikenakan relatif tinggi. Sebalikya bank asing bersedia memberi pinjaman dengan syarat Indonesia sudah meratifikasi arrest of ship. Benang merah yang masih menyelimuti industri maritim adalah selain sulitnya memperoleh pendanaan juga harus mendapatkan kontrak sewa jangka panjang (multiyears) dari pemilik komoditas. Sebagai gambaran, Data Bank Indonesia, kredit di sektor industri maritim per Februari 2009 hanya mencapai Rp19,7 triliun dari alokasi sebesar Rp1.334 triliun. Menurut Deputi Gubernur BI, pelaku usaha pelayaran dan perkapalan harus terbuka dalam menyampaikan prospek usaha dan kemampuan membayar pinjaman, sehingga bank bersedia menyalurkan kreditnya sebagai acuan perbankan. Namun belakangan, Bank BNI memberi kredit baru kepada PT PAL Indonesia sebesar US$25,5 juta untuk membiayai proyek 4 kapal baru. Padahal kredit yang sudah diberikan pada PT PAL mencapai US$83 juta. Begitu juga perbankan nasional yang sudah memberi kredit kepada PT PAL antara lain Bukopin, Deutch Bank AG, dan BII. Bahkan, PT PANN Multifinance, BUMN pembiayaan di sektor pengadaan kapal menyiapkan dana tambahan Rp1,5 triliun untuk proyek 20 unit kapal pengangkut peti kemas, muatan curah, dan angkutan lepas pantai (off-shore). Selain mengetengahkan aspek kinerja perusahaan pelayaran dan perkapalan, buku studi yang disusun oleh PT Media Data Riset ini, juga membahas peranan industri pendukungnya seperti industri baja, kondisi infrastruktur pelabuhan & dermaga, navigasi, kondisi kapal, dan peranan kapal asing di Indonesia termasuk kapal lepas pantai (off-shore), serta kebijakan berbagai komponen kapal yang masih harus diimpor. Sehingga buku ini sangat berguna bagi para pemain dan pengambil keputusan dari kalangan terkait seperti perbankan, supplier, investor, kalangan pasar modal, serta kalangan bisnis terkait lainnya. Buku studi konprehensif ini kami tawarkan seharga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per copy untuk versi bahasa Indonesia atau US$ 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh US Dollar) per copy dalam versi bahasa Inggris. Peminat dapat langsung menghubungi PT Media data Riset Jakarta melalui telepon (021) 809 3140, 809 6071, facsimile (021) 809 6071 atau Mobile : 085217061945 dan e-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it . Formulir Pesanan terlampir. Pemesanan untuk luar negeri atau luar Jakarta ditambah biaya pengiriman.
DAFTAR ISI1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Jumlah kapal meningkat 1.1.2. Butuh 654 kapal 1.1.3. Industri Galangan Kapal 1.2. Ruang lingkup studi 1.3. Sumber Data dan Informasi 2. PENDUDUK DAN GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA 2.1. Populasi Penduduk Indonesia 2.1.1. Pertumbuhan penduduk nasional 2.1.2. Pertumbuhan penduduk berdasarkan provinsi 2.1.3. Komposisi penduduk menurut kelompok umur 2.1.4. Proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia 2.2. Gambaran Umum Ekonomi Indonesia 2.2.1. Laju inflasi 2.2.2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2.2.3. Laju Ekonomi 2009 Diproyeksi 5,5% 2.2.4. Diubah demi Stimulus 2.2.5. Kurs rupiah 2.2.6. Cadangan devisa 2.3. Neraca Pembayaran 2.3.1. Neraca pembayaran alami surplus 2.3.2. Neraca Perdagangan 2.4. Prospek Ekonomi Indonesia 2.5. APBN 2009 surplus Rp2,9 triliun 2.6. Triwulan II Pertumbuhan Ekonomi tidak Lebih Baik 2.7. Stimulus fiskal berlanjut 2010 2.8. RAPBN 2010 2.9. Ciptakan lapangan kerja 3. INDUSTRI PELAYARAN DAN KAPAL IKAN NASIONAL 3.1. Industri Pelayaran 3.1.1. Jumlah perusahaan pelayaran 3.1.2. Izin 9 Perusahaan Pelayaran Dicabut 3.1.3. Berlian Laju Tanker Kena Krisis Global 3.1.4. Angkutan Laut Nasional 3.1.4.1. Muatan meningkat 3.1.4.2. Angkutan barang antar pulau anjlok 3.1.4.3. Muatan domestik kuasai 77,7% 3.1.5. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) 3.1.5.1. Proyek ASDP telan Rp45 miliar 3.1.5.2. Penyeberangan Ancam Stop Operasi 3.1.5.3. Pertamina Diminta Tak Stop Pasok BBM Feri 3.1.6. Transportasi Perintis 3.1.6.1. Angkutan Laut Perintis 3.1.6.2. Penyeberangan Perintis 3.1.7. Transportasi Kargo 3.1.7.1. Biaya Kargo di FTZ Batam Naik 3.2. PDB Sektor Perikanan Meningkat 3.2.1. Jumlah Kapal Ikan Menurun 3.2.2. Kapal Ikan Asing Dinasionalisasi 3.2.3. 147 Kapal Ikan Asing Disita 3.2.4. Eksistensi Trawl Segera Berakhir 3.3. Sistem Kluster 3.4. Berperan Awasi kapal Ikan 4. ANGKUTAN LAUT MIGAS DAN BATUBARA 4.1. Angkutan Laut Migas 4.1.1. Asas Cabotage Angkutan Lepas Pantai (Off-shore) Januari 2011 4.1.2. Peluang Kapal Lepas Pantai Berbendera Nasional 4.1.2.1. Kontrak Kapal Asing Dirubah 4.1.2.2. Kapal BP Migas akan diperiksa 4.1.2.3. Pengadaan Kapal Lepas Pantai Terbuka 4.1.2.4. Peran kapal Asing Siap Diambil Alih 4.1.2.5. Kapal Lepas Pantai Agar Dibagun di Dalam Negeri 4.1.2.6. Mulai Diminati Pemain Lokal 4.1.3. Jenis Kapal Tertutup Bagi Asing 4.1.3.1. Terancam tak Beroperasi 4.1.3.2. Tanker Migas Terancam Langka 4.1.3.3. Bisa Dipenuhi Armada Nasional 4.1.3.4. Pertamina Pakai Kapal Indonesia 4.1.3.5. Gurita Beli Kapal Tanker 4.1.3.6. PT Humpuss akan Bangun 7 Kapal Tunda dan Tongkang 4.2. Angkutan Laut Batubara 4.2.1. Hadapi Asas Cabotage Indonesia Butuh 390 Unit Kapal 4.2.2. Diproyeksikan Angkut Batubara 90 Juta Ton 4.2.3. Pemberian Izin Kapal Asing Bermasalah 4.2.4. Utamakan Ekspor Rugikan Kapal Domestik 4.2.5. Tarif Sewa Kapal Dunia Mulai Meningkat 4.3. Angkutan Batubara Diminati Investor 4.3.1. Cosco Group Garap Angkutan Batubara Indoensia 4.3.2. Sparta Tambah Kapal Tongkang 4.3.3. Terminal Batubara 4.4. Biaya Angkut 4.4.1. Biaya Transhipment Di Kalimantan 4.4.2. Mengatasi Kendala Transportasi dan Infrastruktur Batubara 4.4.3. Infrastruktur Transportasi Batubara 4.4.3.1. Transportasi Batubara pada Saat ini 4.4.3.2. Kebijakan mengenai Optimalisasi Jalur Transportasi Batubara 4.4.3.3. Asumsi Suplai, Ongkos dan Harga 4.4.3.4. Pengaturan Rute Transportasi 4.4.3.5. Pengaturan Sistem Transportasi 4.4.3.6. Asumsi Terminal Batubara yang Baru 4.4.3.7. Pengaturan Rute Kereta Api yang Baru 4.4.3.8. Hasil Simulasi 4.4.3.9. Kesimpulan 4.5. Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Kebutuhan Pertambangan dan Angkutan Batubara 4.5.1. Latar Belakang 4.5.2. Kondisi Saat Ini (Rencana dan Kontrak) 4.5.3. Proyek Pembangunan Terminal Batubara Tanjung Api-Api 4.5.4. Transportasi Pertambangan Batubara di Kalimantan 5. KONDISI INDUSTRI GALANGAN KAPAL NASIONAL 5.1. Peta Industri Perkapalan 5.1.1. Gambaran Historis Galangan Kapal Dunia 5.1.2. Armada Indonesia Peringkat ke 9 di Kawasan Asia 5.2. Industri Perkapalan di Indonesia 5.2.1. Jumlah perusahaan 5.2.2. Pemanfaatan Kapasitas Masih Rendah 5.2.3. Galangan Kapal di Sumatera Terbesar 5.2.4. PT PAL Indonesia Terbesar 5.3. Produksi kapal 5.3.1. Produksi naik 7,7% 5.3.2. Permintaan melonjak 5.3.3. Inpres No. 5/2005 masih lamban 5.3.4. Berpengalaman 5.4. Progres Kinerja Galangan Kapal 5.4.1. Dephub bangun 4 kapal 5.4.2. Order DPS naik 10% 5.4.3. Galangan Kapal Swasta 5.4.3.1. Galangan Batang Luncurkan Kapal Batubara 5.4.3.2. Kawasan khusus Lamongan Bangun Galangan Kapal 5.4.3.3. Pelni Bangun Fasilitas Perawatan Kapal 5.4.3.4. DRU Incar Kapal Tanker Pertamina 5.5. Pembatalan kontrak 5.6. Kekuatan Lokal dalam Pengembangan Industri Maritim 6. KONDISI INFRASTRUKTUR (PELABUHAN, DERMAGA DAN NAVIGASI) 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi Laut 6.2. Kepelabuhan 6.2.1. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Kepelabuhan 6.2.2. Rencana Pembangunan Pelabuhan Laut 6.2.3. Jumlah Pelabuhan 6.2.4. Upaya Pengurangan Pelabuhan Hub 6.2.5. Akibat Kongesti Biaya Operasional Rp 2,8 Miliar Per Hari 6.2.6. Pelabuhan yang dikelola BUMN Lakukan Pembenahan 6.2.6.1. Pelindo II Benahi Pelabuhan Tg. Priok 6.2.6.2. Pelindo II dan Pemda Jambi Bangun Pelabuhan 6.2.6.3. Pelindo III Tambah 4 Kapal Tunda 6.2.6.4. Pelabuhan Bojonegara 6.2.6.5. Pelabuhan Rakyat di Batam Boleh Beroperasi 6.2.6.6. Pelabuhan di Sumsel Akan Dibangun 6.2.6. 7. Sepuluh Investor Berebut Proyek Pelabuhan Tj. Api-api 6.2.7. Kinerja Pelabuhan 6.2.7.1. Volume Bongkar Muat Peti Kemas Tumbuh 1,7% per Tahun 6.2.7.2. Angkutan Barang Lewat Laut Anjlok 6.2.7.3. Kinerja Pelabuhan Tg Priok Belum Pulih 6.2.7.4. Arus Peti Kemas Pelindo II Turun 6.2.7.5. Arus Peti Kemas Tg. Priok Naik 8% 6.2.7.6. Tarif Tally di Priok Direvisi Lagi 6.2.7.7. Tarif Jasa Pelabuhan Teluk Bayur Diusulkan Naik 6.2.8. Stimulus Diperpanjang 6.2.9. Investasi di Pelabuhan Dibatasi pada Terminal 6.3. Dermaga 6.3.1. Deskripsi 6.4. Kenavigasian 6.4.1. Navigasi Jalur Malaka 6.4.2. Kebijakan Strategis Untuk Keamanan 6.4.3. Perairan Indonesia Masih Belum Aman 6.4.4. Awasi Sistem Navigasi Kapal 6.4.5. Butuh Kapal Navigasi 6.4.6. Penerapan LRIT 7. EKSPOR-IMPOR KAPAL DAN KOMPONENNYA 7.1. Impor Kapal 7.1.1. Asas Cabotage Dorong Impor Kapal 7.1.2. Impor Kapal Bekas di Atas 15 Tahun Distop 7.1.3. Impor Kapal Tongkang Bebas PPN 7.2. Ekspor Kapal 7.2.1. Galangan di Batam Dongkrak Ekspor 7.2.2. Ekspor Melonjak 7.2.3. Steadfast Marine Ekspor Kapal 7.2.4. Mariana Ekspor Perdana Kapal AHT 7.3. Komponen 7.3.1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah 7.3.2. Impor Komponen Kapal Lebih Cepat 7.3.3. Industri Galangan Minta PPN Komponen Impor Dihapus 7.3.4. BMDTP Belum Memadai 7.3.5. Butuh Investor Asing untuk Subsitusi Mesin Kapal Impor 7.3.6. Optimalisasi Pembiayaan 8. KEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN INDUSTRI PELAYARAN DAN PERKAPALAN NASIONAL 8.1. Kebijakan industri pelayaran 8.1.1. Kebijakan Strategis Transportasi Laut : 8.1.2. Kebijakan Industri Perkapalan Nasional 8.1.3. Kebijakan Strategis atas Industri Galangan Kapal 8.2. Sasaran pengembangan jangka pendek dan jangka panjang 8.2.1 Jangka pendek s/d 2009 8.2.2. Jangka Panjang s/d 2020 8.3. Program Pokok 8.3.1. Standarisasi Pengembangan kapal baru dan standarisasi kapal 8.3.2. Standarisasi pemeliharaan kapal 8.3.3. Pengembangan iklim usaha 8.3.4. Pengembangan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/PDRKN 8.3.4.1. Standarisasi bahan baku dan komponen kapal 8.3.4.2. Mendorong pengembangan industri bahan baku dan komponen-komponen 8.4.4.3. Pemanfaatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 8.4. Tujuan Kebijakan ASDP 8.5. Kebijakan Regulasi Strategis 8.5.1. Implementasi Asas Cabotage dan UU NO.17/2008 di Sektor Angkutan Laut 8.5.2. Denda Rp 500 Juta 8.6. Aturan Pemeriksaan Kapal Disiapkan 8.7. Asas cabotage kapal batubara sudah terpenuhi 9. PERMASALAHAN DAN DUKUNGAN LEMBAGA KEUANGAN NASIONAL 9.1. Permasalahan Pengadaan Kapal Nasional 9.1.1. Perlu Jaminan Hukum 9.1.2. Kontrak Butuh Waktu 8 Tahun 9.1.3. PPN Kapal dan BM Komponen Minta Dihapus 9.1.4. Biaya Produksi 9.1.5. Ikut Uji Kelayakan 9.1.6. Kebutuhan Dana US$6,5 Miliar 9.1.6.1. Harga Kapal Lokal Tersandung Bunga Bank 9.1.6.2. Minta Bunga Pinjaman Maksimal 13% 9.2. Perlu Dukungan dan Kebijakan Pemerintah 9.2.1. Perlu Dukungan Lembaga Keuangan Nasional 9.2.2. Dukungan Perbankan 9.2.3. Pendanaan dari Perbankan 9.2.4. Bank BNI Kucurkan Kredit 9.2.5. Trada Maritim Cari Pinjaman 9.2.6. Leasing Kapal Mulai Membaik 10. INVESTASI DI BIDANG INDUSTRI PERKAPALAN 10.1. Perkapalan 10.2. Asing Tanam US$400 juta 10.3. 9 Investor Siap Bangun Galangan Kapal 10.4. Proyek Teluk Lamong Tahap I Telan Rp 400 Miliar 10.5. Sektor Industri Pelayaran 10.5.1. Saham Asing Dibatasi 49% 10.5.2. Investasi Baru di Bidang Industri Perkapalan 11. ASPEK BAHAN BAKU BAJA 11.1. Pasokan Bahan Baku Seret 11.2. Pemerintah tak Miliki Rencana Strategis 11.3. Industri Hot Rolled Coil/Plate (HRC/P) 11.3.1. Deskripsi Produk 11.3.2. Proses Produksi 11.4. Produsen HRC/Plate 11.5. Perkembangan Produksi 11.6. Impor-Ekspor HRC/Plate 11.6.1. Impor Alami Penurunan 11.6.2. Impor HRC Menurut Negara Asal 11.6.3. Impor HR-Plate Menurut Negara Asal 11.6.4. Ekspor HRC/Plate 11.6.5. Ekspor Menurut Negara Tujuan 11.7. Perkembangan Harga 11.7.1. Harga di Pasar Internasional 11.7.2. Penetapan BMAD HRC Picu Kenaikan Harga dan Kelangkaan Pasok 11.8. Biaya Produksi 11.9. Jumlah Pasok/Suplai di Dalam Negeri 11.9.1. Konsumsi oleh Industri CRC/S 11.9.2. Konsumsi oleh Industri Pipa Baja 11.9.3. Konsumsi oleh Industri Baja Profil 11.9.4. Konsumsi oleh Industri Otomotif 11.9.5. Konsumsi oleh Industri Kapal 11.9.6. Konsumsi Total HRC 11.10. Spesifikasi Distribusi 11.11. Sistem Distribusi 11.12. Kebijakan Pemerintah 11.12.1. Kebijaksanaan Investasi dalam Industri HRC/P 11.12.2. Kebijaksanaan Impor 11.12.3. Prospek Industri HRC/P di Indonesia 12. PROFIL PERUSAHAAN PERKAPALA PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) 12.1. Gambaran Umum Perusahaan 12.2. Masalah Pokok Perusahaan 12.3. Tujuan Pemanfaatan Tambahan PMN 12.4. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 12.5. Organisasi 12.6. Pengalaman Membangun 12.7. Potensi Pengembangan 12.8. Proyeksi Penjualan 12.9. Biaya Produksi 12.10. Biaya Usaha 12.11. Proyeksi Biaya Bunga 12.12. Dividen, Arus Kas dan Kinerja 12.13. Kesimpulan 12.14. Laporan Keuangan 13 PROSPEK DAN KESIMPULAN 13.1. Potensi 13.1.1. Potensi Wilayah 13.1.2. Potensi Penduduk 13.2. Kondisi Kapal hingga 2009 13.3. Pengembangan kapal Perintis 13.4. Asas Cabotage Dilaksanakan Penuh 13.5. Kesimpulan DIREKTORI LAMPIRAN |
| < Prev | Next > |
|---|

|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Home |
| Corporate |
| Contact Us |
| Search |
| Our Partner |
| Multi Client Studies |
| Single Client Study |
| Consulting |
| Advertising Services |
| Regulation and Project Profile |
Chat with us |






![]() | Today | |
![]() | Yesterday | |
![]() | This week | |
![]() | This month | |
![]() | All | 15 |