Pendahuluan

Di bidang agribisnis dan agroindustri, sektor perikanan termasuk salah satu penyumbang devisa negara nonmigas cukup besar bersama sektor kehutanan dan perkebunan. Sesuai dengan sasaran yang diharapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2005 – 2009, kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2009 diharapkan mencapai 5,10%. Sasaran lain yang ingin dicapai adalah total produksi perikanan sebanyak 9,7 juta ton, nilai ekspor perikanan US$5 miliar, konsumsi ikan penduduk 32,29 kg/kapita/tahun, dan penyediaan kesempatan kerja kumulatif sebanyak 10,24 juta orang.

Untuk mencapai sasaran tersebut, program yang diintensifkan pemerintah antara lain pengembangan industri perikanan terpadu, yang meliputi: (1) Pengembangan industri perikanan tuna terpadu, termasuk inisiasi dan pengembangan awal budidaya tuna untuk menghasilkan tuna segar; (2) Pengembangan industri tambak udang terpadu, termasuk pembangunan broodstock, balai benih, revitalisasi backyard hatchery, pabrik pakan, dan pos kesehatan ikan; dan (3) Pengembangan pabrik industri rumput laut terpadu dan massal di daerah produsen di seluruh Indonesia, serta pabrik pengolahan bahan kering menjadi semi-refined products di pusat-pusat industri. Untuk mendukung kontinuitas bahan baku, akan dibangun kebun bibit rumput laut.

Sementara itu, volume ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang 2007 mencapai 831.000 ton. Jumlah tersebut mengalami penurunan 1,15% dibandingkan dengan volume 2006 sebesar 926.478 ton. Namun, nilai ekspornya mengalami kenaikan dari US$2,1 miliar pada 2006 menjadi US$2,3 miliar.

Penurunan itu disebabkan oleh melemahnya ekspor udang yang hanya mencapai 87.917 ton atau turun 2% dibandingkan dengan volume ekspor 2006, sedangkan nilai transaksi ekspor 2007 itu mencapai US$545,88 juta. Menurut Dirjen Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), penurunan volume ekspor akibat perdagangan udang yang berkurang selama 2007 diharapkan tidak terjadi lagi pada tahun 2008 ini. Produksi udang yang hanya mencapai 352.000 ton pada 2007 harus ditingkatkan dengan memfokuskan perkuatan modal pada tambak skala kecil dan menengah dan memasukkan rencana produksi tambak-tambak skala besar.

Untuk tahun 2008 ini, pemerintah optimistis Indonesia akan meraup US$2,6 miliar dari ekspor perikanan, naik dari US$2,3 miliar pada tahun lalu, karena ada nota kesepahaman antara Indonesia dan negara tujuan ekspor, terutama mengenai ketentuan kualitas produksi dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu ekspor komoditas perikanan, antara lain dengan meningkatkan kemampuan laboratorium uji mutu, baik peralatan maupun petugasnya, serta perbaikan sistem aturan standard mutu produk perikanan. Pemerintah juga mempertahankan tiga pasar utama tujuan ekspor hasil perikanan dengan menjaga harmonisasi dengan otoritas di negara itu, di samping memperluas pasar ke China, Korea Selatan, Taiwan, dan Timur Tengah.
Pasar utama ekspor hasil perikanan Indonesia masih ditujukan ke Jepang, Uni Eropa dan AS dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 26%, 14% dan 34%. Untuk negara-negara kawasan Asia Timur dengan pangsa pasar sekitar 20%, negara tujuan utama ekspor produk perikanan antara lain ke Korea Selatan, Thailand, Singapura, Hongkong dan Taiwan.

Tahun 2007, udang dan tuna, masih mendominasi ekspor hasil perikanan Indonesia. Ekspor udang sebesar 154.747 ton dan tuna 121.316 ton atau masing-masing senilai US$1,021 miliar dan US$304,3 juta.

Pada 31 Januari 2008, terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dengan tujuan mempercepat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia melalui pengembangan usaha penangkapan ikan secara terpadu. Dengan terbitnya Peraturan Menteri tersebut, maka prospek dan peluang investasi di sektor budidaya, perikanan tangkap, dan industri pengolahan produk perikanan bertambah luas. Selain itu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) akan memproses kembali pengajuan izin usaha perikanan terpadu yang tertunda sejak Agustus 2007. Hingga Januari 2008, rencana investasi perikanan terpadu tersebut diketahui telah mencapai Rp5,14 triliun yang diajukan oleh 35 perusahaan.

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Lingkup Pembahasan Studi
1.3. Sumber Data dan Informasi

II. POTENSI SEKTOR PERIKANAN NASIONAL
2.1. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.2. Penduduk dan Konsumsi Produk Perikanan
2.2.1. Konsumsi kalori, protein dan lemak produk perikanan
2.2.2. Konsumsi per kapita komoditas perikanan
2.3. Potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan
2.3.1. WPP Selat Malaka
2.3.2. WPP Laut China Selatan
2.3.3. WPP Laut Jawa
2.3.4. WPP Laut Flores dan Selat Makasar
2.3.5. WPP Laut Banda
2.3.6. WPP Laut Arafura
2.3.7. WPP Laut Maluku
2.3.8. WPP Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik
2.3.9. WPP Samudera Hindia
2.4. Potensi Budidaya Ikan
2.4.1. Pengembangan kawasan budidaya
2.4.2. Luas usaha budidaya
2.5. Potensi Pembudidaya Ikan
2.5.1. Jumlah orang pembudidaya
2.5.2. Jumlah rumahtangga pembudidaya
2.5.3. Pertumbuhan pembudidaya ikan
2.6. Peningkatan Potensi Tangkapan Ikan
2.6.1. Menyiasati penurunan tangkapan udang
2.6.2. Penanganan praktik illegal fishing
2.7. Potensi Pasar
2.7.1. Pasar ekspor
2.7.2. Pasar dalam negeri

III. SUMBERDAYA IKAN
3.1. Potensi dan Peluang Sumberdaya Ikan
3.2. Kategori Spesies
3.2.1. Sumberdaya ikan tangkapan
3.2.2. Sumberdaya ikan budidaya
3.3. Produksi
3.3.1. Pertumbuhan produksi ikan
3.3.2. Produksi ikan budidaya
3.3.3. Budidaya rumput laut
3.3.4. Nilai produksi budidaya
3.4. Mempercepat Revitalisasi Tambak Udang
3.5. Tantangan dalam Peningkatan Sumberdaya Ikan
3.5.1. Faktor cuaca
3.5.2. Kenaikan harga BBM

IV. KINERJA INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK PERIKANAN
4.1. Mempersiapkan Indonesia Menjadi Negara Industri Perikanan
4.1.1. Revisi Peraturan Menteri Nomor: PER.17/MEN/2006
4.1.2. Menyiapkan klaster industri perikanan
4.2. Prospek dan Kinerja Industri Pengolahan
4.3. Industri Pengalengan
4.3.1. Potensi kehilangan pendapatan
4.3.2. Masalah bahan baku
4.4. Dinamika Industri Pengolahan Ikan di Awal 2008
4.4.1. Pengolahan ikan terbuka bagi investor asing
4.4.2. Izin ekspor ikan ke China bagi 400 unit pengolahan
4.4.3. Pasokan sardin kaleng mengalami kelangkaan
4.5.     Langkah Terobosan bagi Industri Perikanan

V. PELABUHAN PERIKANAN INDONESIA
5.1. Profil Pelabuhan Perikanan Indonesia
5.2. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)
5.2.1. PPS Belawan, Medan
5.2.2. PPS Bungus, Padang
5.2.3. PPS Cilacap
5.2.4. PPS Kendari
5.2.5. PPS Nizam Zachman, Jakarta
5.3. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
5.4. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
5.5. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

VI. SARANA PENANGKAPAN IKAN
6.1. Kapal
6.2. Alat Penangkap Ikan
6.2.1. Deskripsi alat tangkap pukat tarik
6.2.2. Deskripsi alat tangkap pukat kantong
6.2.3. Deskripsi alat tangkap pukat cincin
6.2.4. Deskripsi alat tangkap jaring insang
6.2.5. Deskripsi alat tangkap jaring angkat
6.2.6. Deskripsi alat tangkap pancing
6.2.7. Deskripsi alat tangkap perangkap
6.2.8. Deskripsi alat pengumpul rumput laut dan perangkap kerang, teripang dan kepiting
6.2.9. Deskripsi alat tangkap lainnya
6.3. Kebijakan ‘Trawl’ dan Embargo Ikan Indonesia

VII. PEMASARAN DAN INVESTASI
7.1. Pemasaran
7.2. Investasi
7.2.1. Investasi di pelabuhan perikanan
7.2.2. Investasi usaha perikanan terpadu
7.3. Profil Potensi Investasi
7.3.1. Kawasan Perairan Laut Banda
7.3.2. Pengembangan Pulau Wamonii
7.4. Profil Perusahaan Investor
7.4.1. PT. Dharma Samudera Fishing Industries
7.4.2. PT. Industri Perikanan Terpadu Chiu Shih
7.4.3. PT. Multi Sari Makasar kesulitan lahan

VIII. DINAMIKA EKSPOR PRODUK PERIKANAN
8.1. Isu Pasar Bebas
8.2. Perkembangan Ekspor Produk Perikanan
8.2.1. Total volume ekspor 2007
8.2.2. Total nilai ekspor 2007
8.3. Ekspor menurut jenis produk
8.3.1. Ekspor ikan hidup
8.3.2. Ekspor ikan segar atau dingin
8.3.3. Ekspor ikan beku
8.3.4. Ekspor ikan olahan
8.3.5. Ekspor berbagai jenis udang
8.3.6. Ekspor binatang lunak
8.4. Dinamika ekspor ke negara tujuan
8.4.1. Negara tujuan Jepang
8.4.2. Negara tujuan Amerika Serikat
8.4.3. Negara tujuan Uni Eropa
8.4.4. Negara tujuan China
8.4.5. Negara tujuan Timur Tengah

IX. DINAMIKA IMPOR PRODUK PERIKANAN
9.1. Perkembangan Impor Produk Perikanan
9.1.1. Total volume impor 2007
9.1.2. Total nilai impor 2007
9.2. Impor Menurut Jenis Produk
9.2.1. Impor ikan hidup
9.2.2. Impor ikan segar atau dingin
9.2.3. Impor ikan beku
9.2.4. Impor ikan olahan
9.2.5. Impor berbagai jenis udang
9.2.6. Impor binatang lunak
9.3. Larangan Impor Udang Vanamae
9.4. Tarif Impor Masih Rendah

X. KEBIJAKAN TERKAIT SEKTOR PERIKANAN
10.1. Rencana Sertifikasi Wilayah Laut
10.2. Laut Arapura Jadi Klaster Perikanan
10.3. Antisipasi Sanksi Antidumping
10.4. Pengawasan terhadap Illegal Fishing
10.5. Kuota Tangkap Tuna Merugikan Pengusaha
10.6. China Mencabut Larangan Impor Ikan Indonesia
10.7. Pembatasan Ekspor Ikan Utuh
10.8. Pembatasan Kapal Ikan Impor
10.9. Undang-Undang dan Perturan Pemerintah
10.9.1. Undang-Undang No. 31 Tahun
10.9.2.    Peraturan Menteri No.05 Tahun 2008

XI. KESIMPULAN DAN PROSPEK
11.1. Kesimpulan
11.2. Prospek

XII. KUMPULAN PERATURAN KOMISI UNI EROPA TENTANG IMPOR PRODUK PERIKANAN

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN PERIKANAN